URGENSI PENGATURAN NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEBAGAI PIHAK PELAPOR ATAS TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN TERKAIT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
URGENSI PENGATURAN NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEBAGAI PIHAK PELAPOR ATAS TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN TERKAIT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
复制标题
URGENSI PENGATURAN NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEBAGAI PIHAK PELAPOR ATAS TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN TERKAIT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DOI：
--
复制
发表时间：
2014
期刊：
影响因子：
--
通讯作者：
M. Riyaldi
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
M. Riyaldi
摘要最近经常使用的一种洗钱方式是买卖土地和/或建筑物/真实的房地产。通过语言或间接地，这种模式涉及公证人和PPAT作为官员使真实的房地产主体的销售和购买的真实契约。造成利用这一活跃的真实的房地产进行洗钱的因素之一是，公证人dikategorikannya和PPAT不是《洗钱法》中的特别报告员。因此，它出现的问题：如何做公证和PPAT设置的概念作为特别报告员在可疑的金融交易有关的洗钱刑事犯罪的法律PPTPPU？".本研究的目的在于了解、分析和发现公证人和PPAT设置作为与洗钱有关的刑事犯罪的可疑金融交易的特别报告员的概念。本研究所采用的研究方法是期刊采用规范法、法定法和概念法。此外，在处理中广泛使用解释的方法进行了分析。根据研究的结果，可以推断，公证人和PPAT dikategorikannya不作为特别报告员是支持通过真实的房地产洗钱的datu做法的兴起的因素之一。通过在2010年第8号法第17条第（1）款中增加公证人和公共关键词：公证人，PPAT，报告方，可疑交易，洗钱这是一种非常有用的交易和真实的房地产。这一模式并不适用于公证人和PPAT，因为它们可以使更多的人获得真实的房地产。导致这一真实的房地产市场陷入困境的因素之一是，公证人和PPAT不能被归类为非营利组织。在欧洲，有一个非常重要的问题：金融交易的公正性和PPAT的一致性是否会影响到UU PPTPPU的商业价值？"这一改革的目的是为了解决问题，通过分析，公证人和PPAT的关系将被视为金融交易的一部分，从而避免了金融交易的风险。这一法律中的教育方法是规范教育和知识教育的教育。这是一种解释性的解释方法。由于缺乏证据，无法将公证人和PPAT分类作为真实的房地产市场的潜在影响因素。公证人和PPAT的合作关系是金融交易的一个重要组成部分，这一合作关系将在2010年8月17日（1日）开始的非金融企业和公证人和PPAT等业务中发挥重要作用。数据：公证、PPAT、支付、金融交易、商业交易
Abstract One mode of money laundering is often used of late is the buying and selling of land and or building/real estate. By langusng or indirectly this mode involves a notary and PPAT as officials make the authentic deed of sale and purchase of real estate subject. One of the factors that cause the mode of money laundering by using this lively real estate is not dikategorikannya the notary and PPAT as the rapporteur in the money laundering Act. Thus, it appears the problem about: How did the concept of notary and PPAT settings as the rapporteur over suspicious financial transactions related to money laundering criminal offence in law PPTPPU?". The purpose of this research is to find out, analyze and find the concept of Notary and PPAT settings as the rapporteur over suspicious financial transactions related to money-laundering a criminal offence. Research methods used in this research is a journal using the normative approach to statutory and conceptual approach. Furthermore, in processing are analyzed using the methods of interpretation extensively. Based on the results of the research, it can be inferred that the Notary and PPAT dikategorikannya not as the rapporteur is one of the factors supporting the rise of the datu practice money laundering through real estate. And the concept of Notary and PPAT settings as the rapporteur over suspicious financial transactions related to money laundering is a criminal offence by way of adding the categories of Non-Financial Businesses and Professions such as Notary and PPAT into article 17, paragraph (1) of Act No. 8 of 2010. Key words : notary , PPAT , reporting parties, suspicious transactions, money laundering Abstrak Salah satu modus pencucian uang yang sering digunakan akhir-akhir ini adalah jual beli tanah dan atau bangunan/ real estate . Secara langusng atau tidak langsung modus ini melibatkan Notaris dan PPAT sebagai pejabat yang membuatkan akta otentik perihal jual beli real estate . Salah satu faktor yang menyebabkan modus pencucian uang dengan menggunakan real estate ini marak adalah tidak dikategorikannya Notaris dan PPAT sebagai pihak pelapor dalam undang-undang pencucian uang. Dengan demikian, maka muncul permasalahan mengenai: Bagaimanakah konsep pengaturan notaris dan PPAT sebagai pihak pelapor atas transaksi keuangan mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang ke dalam UU PPTPPU?”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis serta menemukan konsep pengaturan Notaris dan PPAT sebagai pihak pelapor atas transaksi keuangan mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Selain itu dalam pengolahandianalisis dengan menggunakan metode interpretasi ekstensif. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa tidak dikategorikannya Notaris dan PPAT sebagai pihak pelapor merupakan salah datu faktor penunjang maraknya praktik pencucian uang melalui real estate . Serta konsep pengaturan Notaris dan PPAT sebagai pihak pelapor atas transaksi keuangan mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang adalah dengan cara menambahkan kategori Non-Financial Businesses and Professions seperti Notaris dan PPAT ke dalam pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 2010. Kata k unci: notaris, PPAT, pihak pelapor, transaksi keuangan mencurigakan, tindak pidana pencucian uang