UPAYA PERLINDUNGAN SATWA LIAR INDONESIA MELALUI INSTRUMEN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
UPAYA PERLINDUNGAN SATWA LIAR INDONESIA MELALUI INSTRUMEN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
复制标题
UPAYA PERLINDUNGAN SATWA LIAR 印度尼西亚 MELALUI INSTRUMEN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
DOI：
10.38011/jhli.v2i2.24
复制
发表时间：
2015
期刊：
影响因子：
--
通讯作者：
F. Hanif
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
F. Hanif
这一点在1973年的《濒危野生植物群种国际贸易公约》（CITES）等国际文书中得到了广泛的认可。1990年的第五届世界卫生大会和生态系统部长会议再次强调了印度尼西亚的社会地位和贫困问题。目前，这一趋势已成为许多可持续发展和就业问题的重要组成部分，例如2015年3月在泗水举行的第一届国际劳工大会。这一政策的实施对于保护脆弱的居住环境来说是有效的。这一计划推动了一项国家法律文书，该文书旨在保护濒危野生动植物种国际贸易公约（CITES）所规定的权利，但也无法确保其有效性。必须对保护主义进行修订，以保护国际发展工具中的某些人或组织。1973年《濒危野生植物群种国际贸易公约》（CITES）等国际法律文书规定了对野生动物的保护。1990年颁布的第5号法律《自然资源保护及其生态系统法》和相关的政府法规管理着印度尼西亚的野生动物保护。近期，仍有多起与野生动物或受保护动物盗猎和贸易有关的刑事案件，如2015年3月泗水发生的黄冠凤头鹦鹉走私案。有关野生动物的法规和执法的实施并不能有效地保护栖息地的动物。国家层面的野生动物保护法律的文书还不够完备和全面，特别是与CITES及其条例的规范相比，处罚对违法者没有起到震慑作用。有必要推动政府修改有关自然资源保护和野生动物保护的法规，使之与国际法律文书相一致。
Abstrak Saat ini perlindungan jenis satwa atau hidupan liar diatur dalam instrumen hukum internasional seperti Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) tahun 1973. Undang-undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya danperaturan pelaksanaan lainnya mengatur perlindungan jenis satwa atau hidupan liar di Indonesia. Hingga saat ini masih banyak kasus kejahatan yang berkaitan dengan perburuan dan perdagangan satwa atau hidupan liar yang dilindungi, seperti kasus penyelundupan kakatua jambul kuning di Surabaya pada medio Maret 2015. Implementasi perundang-undangan bidang ini belum efektif dari sisi perlindungan satwa di habitatnya maupun menjerat maksimal pelaku kejahatan. Tulisan ini menyimpulkan bahwa instrumen hukum nasional yang melindungi satwa dan tumbuhan liar belum memiliki kelengkapan ketentuan yang mengacu pada CITES sepenuhnya, dan ancaman sanksi yang ada juga tidak menimbulkan efek jera pelaku kejahatan. Dibutuhkan revisi perundang-undangan dibidang konservasi, perlindungan satwa atau hidupan liar yang sejalan dengan perkembangan instrumen hukum internasional. Abstract The protection of wildlife stated in the international law instruments such as Convention on International Trade in as Critically Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) in 1973. Law No. 5 of1990 regardingNatural Resources Conservation and ItsEcosystems and related goverment regulations governprotection of wildlife in Indonesia. Recently, there are still many criminal cases related to poaching and trade of wildlife or protected animals, such as yellow-crested cockatoo smuggling cases in Surabaya on March 2015. Implementation of regulation and the law enforcement concerning wildlife is not effective to protect animals in their habitat. The legal instrument in the national leveltoprotect wildlife isnot complete and comprehensive yet,especially compared with the norms ofCITES and its regulations;andthe punishment did not make the deterrent effect to the perpetrators. There is aneed to push the goverment to make a revision the regulation regarding conservation and wildlife protection that are in line with the international law instruments.